Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika menjalin kesepakatan dengan 48 kepala daerah untuk mempercepat implementasi Kota Cerdas (Smart City). Menteri Kominfo Johnny G. Plate menilai penandatanganan Nota Kesepahaman antara Dirjen Aplikasi Informatika dengan 48 bupati dan walikota dari Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional (KPPN) dan Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Baru, dimana salah satunya adalah Kabupaten Lombok Tengah yang berlangsung virtual menjadi langkah penting dalam pengembangan pemerintahan digital di Indonesia.

“Hari ini kita baru saja menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan yang dilakukan secara jarak jauh antara Kementerian Kominfo yang diwakili oleh Dirjen Aptika dan daerah dari 48 kabupaten kota yang diwakili oleh para kepala daerah dan ibukota negara baru. Kegiatan ini merupakan titik tolak penting bagi perluasan inisiasi Kota Cerdas atau Smart City dan untuk pengembangan sektor pemerintahan digital di Indonesia secara khusus di 48 daerah dimaksud,” jelasnya dalam acara Penandatanganan Nota Kesepakatan Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) pada KPPN dan Kawasan IKN Baru, dari Hall Basket Senayan, Jakarta, Kamis (20/05/2021).

Menteri Johnny menyatakan sejak tahun 2017 lalu Kementerian Kominfo bersama dengan kementerian lembaga terkait lainnya telah mengambil inisiatif menginisiasi Gerakan menuju Smart City di 100 kabupaten kota.

“Saat ini kami melanjutkan inisiasi gerakan menuju Smart City tersebut dengan memperluas pendampingan pengembangan kota cerdas di kawasan pariwisata prioritas nasional dan kawasan ibu kota negara baru, yang tentu perlu bersama-sama kita pastikan dan kita sukseskan,” jelasnya.

Menurut Menkominfo, Program Smart City itu menekankan pada 6 Pilar Utama Kota Cerdas yaitu Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society dan Smart Environment. “Perluasan gerakan menuju Smart City ini akan semakin meneguhkan kebangkitan sektor digital Indonesia,” tandasnya.

Mengutip data dari Badan Pusat Statistik, Menteri Johnny menyebutkan sektor informatika dan komunikasi yang sering disingkat infokom, menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi di Indonesia. Menkominfo menyatakan pertumbuhan sektor infokom mencapai 8,72% year-on-year di kuartal pertama tahun 2021 ini. “Setelah tahun 2020 lalu mengalami pertumbuhan hingga 2 digit pada 10,58% kumulatif ke kumulatif year-on-year. Di saat di mana terjadi kontraksi ekonomi global, di saat di mana banyak sektor perekonomian nasional kita mengalami kontraksi yang dalam, sektor infokom bertumbuh positif. Sektor infokom bertumbuh double digit bahkan di tahun 2020," jelasnya.

Menteri Johnny menyatakan sektor infokom memberikan gambaran bahwa ekonomi Indonesia bermigrasi, telah bertransformasi dari ekonomi fisik menuju ekonomi digital dan menjadi pilar penting perekonomian nasional.

“Pandemi Covid-19 semakin meningkatkan penggunaan solusi berbasis digital untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mulai dari cara kita bekerja, cara kita belajar, hingga cara kita mengakses layanan publik,” paparnya.

Menkominfo Johnny G. Plate menyaksikan penandatangan Nota Kesepakatan bupati dan walikota dari 48 daerah KPPN dan IKN Baru dengan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel A. Pangerapan.

Akselerasi Transformasi Digital

Presiden Joko Widodo mencanangkan program akselerasi transformasi digital dengan fokus empat sektor utama, yaitu infrastruktur digital, ekonomi digital, pemerintahan digital dan masyarakat digital.

Menteri Johnny menegaskan, inisiasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan akses dan optimalisasi penggunaan teknologi, khususnya teknologi digital bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk bagi daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal), wilayah destinasi wisata super prioritas yang disingkat DPSP dan pengembangan daerah baru seperti IKN Baru.

“Tujuan besar dari seluruh upaya transformatif ini adalah agar masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada mendapatkan manfaat maksimal dari perkembangan teknologi digital yang sedang berlangsung,” tegasnya.

Menkominfo menjelaskan akselerasi transformasi digital juga akan meningkatkan relevansi untuk mengembangkan kota cerdas berbasis digital di Indonesia.

“Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional pernah memprediksi bahwa pada tahun 2045, 67% atau 213 juta penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah perkotaan menjadi Kota Urban. Urbanisasi ini juga diikuti dengan peningkatan penetrasi internet di Indonesia yang saat ini saja mencapai 73,7% atau menjangkau 196,7 juta warga,” paparnya.

Mengutip data We are Social pada 2021, Menteri Johnny menyatakan kepemilikan ponsel pintar pada penduduk usia produktif 16 sampai 64 tahun di Indonesia juga terus meningkat hingga 98,2%. Kondisi itu menunjukkan banyak penduduk perkotaan menjadi semakin digital native, sehingga akan memperkuat kebutuhan pemerintah kota dan kabupaten untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal, yang lebih efisien, dan yang lebih mutakhir.

“Di titik ini gerakan menuju Smart City hadir untuk memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalisasikan penggunaan teknologi guna meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Kolaborasi Lintas Sektor

Menkominfo menyatakan digitalisasi akan mempercepat proses, mengefisienkan pekerjaan dan memaksimalkan layanan kepada masyarakat. Hasil akhirnya berujung pada peningkatan kepuasaan masyarakat akan pelayanan pemerintahan.

“Gerakan menuju Smart City ini akan bergantung pada kolaborasi dan sinergi yang dilakukan antara institusi pemerintah yang ada di dalamnya. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kolaborasi dan sinergi hirarkis vertikal dan horizontal,” tegasnya.

Oleh karena itu, Menteri Johnny menekankan kerja kolaboratif dalam Gerakan menuju Smart City. Menurutnya, Kementerian Kominfo telah dibantu oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapenas, serta Kantor Staf Presiden.

“Kerja kolaborasi, kerja sinergi bersama jajaran akademisi dan praktisi profesional. Seluruh instansi ini memiliki peran penting masing-masing untuk turut mendampingi, serta memberikan asistensi pemerintah daerah di 48 kabupaten kota dalam transformasinya menjadi Kota Cerdas berbasis digital,” paparnya.

Penandatangan nota kesepakatan ini menjadi langkah konkret untuk menjalin kolaborasi lintas sektor. Menkominfo mengharapkan kerja sama dapat berlangsung dengan baik, terutama untuk memastikan implementasi master plan atau rencana induk Kota Cerdas di masing-masing wilayah berjalan dengan cepat.

“Karenanya dalam semangat Hari Kebangkitan Nasional ke-113 hari ini, mari kita bersama-sama kawal kebangkitan digital indonesia melalui gerakan menuju Smart City dan Gerakan Literasi Digital Nasional untuk menyongsong Indonesia yang semakin Tangguh, semakin terkoneksi, semakin digital, semakin maju,” tandasnya.